Beritainfobreakingnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyampaikan keberatannya atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut bahwa tanggung jawab perbaikan sekolah dasar rusak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten. Menurut Cecep, tudingan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan mengabaikan dinamika transisi kepemimpinan yang tengah berlangsung.
“Saya menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya itu baru empat bulan. Sebelumnya lima tahun sebagai Wakil Bupati. Rasanya tidak adil jika semua persoalan infrastruktur pendidikan langsung dibebankan kepada saya,” ujar Cecep kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/10/2025), di Pendopo Kabupaten.
Pernyataan Cecep muncul sebagai respons atas viralnya video kondisi SDN Curugtelu di Kecamatan Culamega, yang bangunannya ambruk dan tidak dapat digunakan selama dua tahun terakhir. Dalam video tersebut, sejumlah siswa terlihat belajar di ruang darurat dengan fasilitas seadanya, memicu keprihatinan publik dan sorotan terhadap kualitas pendidikan dasar di wilayah selatan Jawa Barat.
Cecep menjelaskan bahwa Pemkab Tasikmalaya tidak tinggal diam. Ia menyebut bahwa pihaknya telah mengusulkan revitalisasi 54 bangunan sekolah kepada pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025. Usulan tersebut mencakup satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang mengalami kerusakan berat.
“Awalnya hanya 20 bangunan yang diusulkan, tapi setelah komunikasi intensif dengan Pak KDM dan Wakil Menteri Dikdasmen, jumlahnya naik jadi 54. Padahal, total bangunan rusak di Tasikmalaya lebih dari seribu,” ungkapnya.
Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, dari sekitar 2.000 satuan pendidikan dasar yang tersebar di 39 kecamatan, lebih dari separuhnya mengalami kerusakan ringan hingga berat. Beberapa di antaranya bahkan tidak layak digunakan, seperti kasus SDN Curugtelu yang menjadi sorotan nasional.
Meski mengakui bahwa kewenangan perbaikan PAUD, TK, SD, dan SMP berada di tangan pemerintah kabupaten, Cecep menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam menangani persoalan pendidikan. Ia menyayangkan narasi yang seolah-olah melepaskan tanggung jawab kolektif.
“Tidak perlu debat soal kewenangan. Kalau Pak Gubernur mau bantu, saya sangat terbuka dan senang. Ini bukan soal ego, tapi soal masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Cecep juga menyoroti bahwa kerusakan sekolah bukanlah masalah baru yang muncul selama masa jabatannya. Ia menyebut bahwa banyak bangunan sekolah sudah rusak sejak lama, namun belum mendapat perhatian memadai.
“Sekolah di Culamega sudah rusak dua tahun. Ini bukan akibat saya menjabat empat bulan. Sudah lama terabaikan. Kita butuh pendekatan sistemik, bukan saling menyalahkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mencakup jenjang pendidikan menengah seperti SMA, SMK, dan SLB. Sementara jumlah lembaga pendidikan dasar di Tasikmalaya jauh lebih banyak dan membutuhkan perhatian ekstra.
“Jumlah PAUD, TK, SD, dan SMP di Tasikmalaya sangat besar. Kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Dikdasmen RI untuk memperjuangkan revitalisasi lebih dari seribu bangunan sekolah. Ini bukan pekerjaan ringan, dan kami butuh dukungan semua pihak,” tutupnya.
Pernyataan Cecep ini menjadi penegasan bahwa persoalan pendidikan dasar di daerah tidak bisa diselesaikan dengan retorika semata. Ia berharap agar pemerintah provinsi dan pusat dapat bersinergi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
