Beritainfobreakingnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Proses pencairan Dana Desa tahap kedua di Kabupaten Tasikmalaya tengah menghadapi hambatan serius akibat gangguan teknis pada dua aplikasi krusial milik pemerintah, yakni Sistem Keuangan Desa (Siskedes) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). Kedua sistem ini merupakan tulang punggung dalam mekanisme pencairan dana desa secara nasional.
Akibat gangguan tersebut, ratusan desa di Tasikmalaya belum menerima dana yang seharusnya sudah cair sejak awal Oktober 2025. Dana tersebut sangat dinantikan untuk mendukung berbagai program pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan ekonomi desa pasca pandemi.
Sistem Terintegrasi, Gangguan Berlapis
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya, Asep Darisman, menjelaskan bahwa Siskedes dan OM-SPAN merupakan sistem yang saling terhubung secara berjenjang. Siskedes, yang dikembangkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rujukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berfungsi sebagai pintu awal input data keuangan desa. Setelah diverifikasi, data tersebut dikirim ke OM-SPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk proses pencairan akhir.
“Kalau salah satu error, apalagi keduanya, maka proses pencairan otomatis terhenti. Ini bukan sekadar kendala teknis, tapi berdampak langsung pada pelayanan publik di tingkat desa,” ujar Asep saat ditemui awak media, Senin (21/10/2025).
Gangguan ini telah berlangsung lebih dari dua minggu. Meski tim teknis dari pusat dan daerah tengah berupaya melakukan perbaikan, belum ada kepastian kapan sistem akan kembali normal. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aparatur desa dan masyarakat yang menggantungkan harapan pada dana tersebut.
“Kami masih menunggu kabar soal perbaikan kedua aplikasi tersebut. Koordinasi terus dilakukan, tapi kami belum bisa menjanjikan waktu pasti,” tambahnya.
Dana Tahap Kedua Belum Merata
Dari total 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, baru sekitar 160 desa yang datanya sempat masuk ke sistem sebelum gangguan terjadi. Namun, hanya sekitar 100 desa yang benar-benar telah menerima dana tahap kedua. Sisanya masih tertahan dan belum bisa diproses lebih lanjut.
“Banyak desa sudah menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan asumsi dana cair Oktober. Tapi karena sistem error, semua jadi tertunda,” jelas Asep.
Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas seperti pembangunan jalan desa, pengadaan air bersih, pelatihan keterampilan warga, hingga bantuan sosial lokal. Beberapa kepala desa bahkan mulai mempertimbangkan penjadwalan ulang kegiatan karena ketidakpastian anggaran.
Bantuan Provinsi Ikut Tertunda
Tak hanya Dana Desa, pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov) juga belum terealisasi. Menurut Asep, pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi di tingkat provinsi dan berharap pencairan Banprov dapat dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami berharap semua proses bisa segera selesai agar dana bisa dimanfaatkan oleh setiap desa sesuai peruntukannya. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal keberlangsungan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tutupnya.
Harapan dan Tuntutan Transparansi
Situasi ini memunculkan tuntutan dari berbagai pihak agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan transparansi serta kecepatan dalam menangani gangguan sistem digital yang berdampak luas. Beberapa aktivis desa dan organisasi masyarakat sipil mulai mendorong evaluasi menyeluruh terhadap ketergantungan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa.
Sementara itu, masyarakat desa berharap agar pencairan dana dapat segera dilakukan, mengingat banyak program yang bersifat mendesak dan menyangkut kesejahteraan warga.
