Beritainfobreakingnews.com – Jakarta,- Mahkamah Agung RI resmi membuka panggung seleksi terbuka untuk kursi-kursi elite Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama Tahun Anggaran 2025. Pengumuman bernomor 34/SEK/PENG.KP1.2.5/XII/2025 ini diteken Sekretaris MA, Sugiyanto, pada 5 Desember 2025.
Bukan sekadar formalitas, ini adalah janji MA untuk bikin promosi jabatan lebih transparan, kompetitif, dan sesuai Undang-Undang ASN. Jadi, kalau dulu ada gosip “kursi warisan” atau “jatah keluarga besar”, kali ini panggungnya terbuka lebar siapa berani, silakan maju.
Enam Kursi Panas yang Diperebutkan
Bayangkan 6 kursi strategis yang bukan sekadar tempat duduk, tapi “kursi listrik” birokrasi. Inilah daftar yang bikin para PNS menelan ludah:
- Kepala Badan Pengawasan (Eselon Ia)
- Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan (Eselon IIa)
- Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan (Eselon IIa)
- Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN (Eselon IIa)
- Kepala Pusat Diklat Teknis Peradilan – BSK & Diklat (Eselon IIa)
- Kepala Biro Hukum dan Humas – BUA (Eselon IIa)
Singkatnya, ini kursi yang menuntut kemampuan jadi pengawas, pendidik, pembina, sekaligus juru bicara publik. Kalau salah langkah, sorotan publik langsung tajam.
Syarat: Bukan PNS Kaleng-Kaleng
Pelamar wajib PNS dengan pangkat sesuai aturan, punya rapor kinerja minimal “Baik” dua tahun terakhir, dan melengkapi dokumen wajib: LHKPN, SPT, SK jabatan, hingga surat sehat jasmani dan rohani. Untuk jabatan tertentu, syaratnya lebih “berlevel” misalnya harus pernah jadi Hakim Tinggi atau punya rekam jejak di pengawasan dan pendidikan teknis.
Intinya, ini bukan ajang coba-coba. Kalau CV masih bolong, lebih baik jadi penonton dulu.
Pendaftaran: 5–19 Desember 2025
Semua proses dilakukan daring via portal resmi:
- rekrutmen.mahkamahagung.go.id
- asnkarier.bkn.go.id
Tak ada jalur belakang, tak ada “titipan”. Semua dokumen harus diunggah sesuai aturan. Kalau gagal upload, jangan salahkan panitia.
Seleksi: Mental Marathon Sampai Februari 2026
Tahapan seleksi mirip lomba ketahanan: administrasi, penelusuran rekam jejak, assessment center, penulisan makalah, hingga wawancara. Finale alias pengumuman hasil akhir dijadwalkan 25–27 Februari 2026. Jadi, siap-siap stamina birokrasi diuji sampai garis finish.
Gratis, Tanpa Kursus Kilat
MA menegaskan: tidak ada pungutan biaya, tidak ada bimbingan tes ala “kursus kilat jadi pejabat”. Peserta diingatkan: jangan coba-coba main curang dengan dokumen palsu, panitia berhak menggugurkan tanpa ampun.
Seleksi ini ibarat audisi “Indonesia’s Next Top Bureaucrat”. Bedanya, panggungnya bukan televisi, melainkan portal daring resmi. Kursi yang diperebutkan bukan sekadar simbol, tapi mesin penggerak birokrasi. Siapa pun yang lolos, siap-siap jadi sorotan publik karena jabatan tinggi bukan cuma soal tanda tangan, tapi soal tanggung jawab yang bisa bikin kepala berasap.
