Catatan Dr. Suriyanto Pd, SH., MH., M.Kn (Praktisi Hukum) Senin, 1 Desember 2025.
Reformasi: Harapan yang Belum Terwujud
Beritainfobreakingnews.com – Jakarta,- Sudah 27 tahun sejak era reformasi dimulai pada 1998, pasca lengsernya Presiden Soeharto. Reformasi kala itu digadang sebagai tonggak perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, perjalanan panjang lebih dari dua dekade belum sepenuhnya menghadirkan hasil yang diharapkan.
Cita-cita luhur reformasi yang mencakup pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencabutan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia, kebebasan pers, serta otonomi daerah perlahan dianggap menyimpang dari jalurnya. Banyak pihak menilai, harapan rakyat justru pupus di tangan partai-partai politik yang lebih mementingkan kepentingan kelompok dan elite.
Agenda Reformasi yang Mandek
Butir-butir tuntutan reformasi jangka panjang, seperti pembersihan DPR, reformasi partai politik, penguatan pengawasan eksekutif, reformasi perpajakan yang adil, hingga pengesahan UU perampasan aset koruptor, hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan.
- DPR dan Partai Politik: Alih-alih berpihak pada rakyat, parlemen dinilai lebih tunduk pada kepentingan ketua partai. Reformasi partai politik pun gagal membentuk sistem yang sehat; justru melahirkan dinasti politik dan praktik oligarki.
- KKN: Alih-alih diberantas, praktik korupsi semakin merajalela di birokrasi, eksekutif, hingga BUMN. Fenomena politik dinasti semakin terang, dari tingkat daerah hingga pusat.
- Penegakan Hukum dan HAM: Demokrasi dianggap kebablasan, hukum kerap tumpul ke atas namun tajam ke bawah, sementara isu HAM sering dijadikan alat politik.
- Otonomi Daerah: Alih-alih memperkuat rakyat, otonomi justru melahirkan “raja-raja kecil” yang korup di daerah.
Ironi Reformasi: Rakyat Tertindas, Asing Berkuasa
Reformasi yang diharapkan memperkuat kedaulatan bangsa justru membuka pintu lebar bagi dominasi asing. Investasi besar seperti PT IMIP, Freeport, hingga perkebunan sawit yang dikuasai perusahaan luar negeri menjadi contoh bagaimana kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati pihak asing.
Sementara itu, rakyat di daerah penghasil sumber daya, seperti Papua, masih hidup dalam kemiskinan. Pajak yang tinggi semakin menekan masyarakat, sementara UU yang berpihak pada rakyat, seperti perampasan aset koruptor, tak kunjung disahkan.
Harapan Baru di Era Kepemimpinan Prabowo
Di tengah kekecewaan terhadap reformasi, muncul harapan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Meski perubahan belum besar, langkah-langkah awal dinilai memberi sinyal positif bagi rakyat. Program strategis seperti gagasan Danantara disebut mampu menggerakkan potensi ekonomi nasional dengan dukungan pengusaha pribumi.
Reformasi yang digadang sebagai jalan menuju demokrasi dan kesejahteraan rakyat kini dianggap gagal mewujudkan cita-cita awalnya. Rakyat semakin tertindas oleh pajak, korupsi, dan dominasi asing. Harapan kini bertumpu pada kepemimpinan baru untuk menghapus segala bentuk penindasan dan mengembalikan kedaulatan bangsa.
