Beritainfobreakingnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dr. H. Heru Suharto, tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah pejabat internal pemerintahan dan awak media mengeluhkan sulitnya menjalin komunikasi langsung dengan dirinya. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sang pejabat enggan berinteraksi, tidak hanya dengan rekan seprofesi, tetapi juga dengan media massa yang berperan sebagai jembatan informasi publik.
Keluhan ini pertama kali mencuat dari beberapa sumber internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang meminta identitasnya dirahasiakan. Mereka menyebutkan bahwa untuk dapat menyampaikan pesan atau menjalin komunikasi dengan dr. Heru, pihak luar harus terlebih dahulu melalui ajudan pribadinya yang bernama Gina. Prosedur ini dinilai menyulitkan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dari seorang pejabat publik.
Hal senada diungkapkan oleh Iceu, Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Ia membenarkan bahwa komunikasi dengan Kepala Dinas memang tidak bisa dilakukan secara langsung.
“Kalau mau komunikasi dengan Pak Kadis, biasanya lewat Gina. Soalnya beliau jarang pegang HP, nanti saya kasih nomornya,” ujar Iceu saat dihubungi melalui WhatsApp pada Selasa (28/10/2025).
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media mencoba menghubungi Gina melalui nomor yang diberikan. Dalam pesan singkat, Gina menyebutkan bahwa dirinya sedang mendampingi dr. Heru dalam kegiatan dinas di Kota Bandung.
“Oh iya Pak, kebetulan lagi ada kegiatan di Bandung, nanti disampaikan,” tulis Gina dalam pesan singkatnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada tindak lanjut atau klarifikasi dari Gina maupun dr. Heru Suharto. Pesan lanjutan yang dikirimkan oleh awak media melalui WhatsApp tidak mendapatkan respons, meskipun telah dibaca. Ketidakhadiran tanggapan ini memperkuat kesan bahwa Kepala Dinas Kesehatan bersikap tertutup terhadap permintaan konfirmasi dari media.
Upaya konfirmasi dilakukan seiring dengan mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan pemblokiran nomor wartawan oleh Direktur RSUD KHZ Musthafa), dr. Hj. Eli Hendalia. Dalam konteks tersebut, awak media berupaya meminta tanggapan dari dr. Heru selaku atasan langsung dan Kepala Dinas Kesehatan. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi atau pernyataan resmi, dr. Heru justru terkesan bungkam dan tidak menunjukkan itikad untuk merespons isu yang berkembang.
Minimnya akses komunikasi ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan jurnalis dan masyarakat sipil. Di tengah era keterbukaan informasi dan tuntutan transparansi publik, sikap tertutup dari seorang pejabat publik dinilai kontraproduktif terhadap semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang akuntabel.
Sejumlah aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Tasikmalaya juga mulai angkat suara. Mereka menilai bahwa pejabat publik, khususnya yang memegang peran strategis di sektor kesehatan, seharusnya bersikap terbuka terhadap kritik dan pertanyaan dari masyarakat maupun media.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait persoalan ini. Ketidakhadiran klarifikasi dari pihak dinas semakin memperkuat kesan adanya jarak antara pemangku kebijakan dan publik yang seharusnya mereka layani.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan lebih luas: apakah pola komunikasi satu pintu melalui ajudan merupakan kebijakan resmi dinas, atau hanya kebiasaan personal dari pejabat bersangkutan? Dan jika benar demikian, sejauh mana kebijakan ini berdampak terhadap efektivitas koordinasi internal dan pelayanan publik?
Publik kini menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan bahwa seluruh pejabat publik, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, menjalankan tugasnya dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
