Beritainfobreakingnews.com – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Di atas kertas, jalan-jalan di Tasikmalaya tahun 2024 seharusnya mulus seperti janji kampanye. Tapi menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kenyataan di lapangan justru penuh lubang bukan cuma di aspal, tapi juga di laporan keuangan. Dalam audit terbarunya, BPK menemukan dugaan penyimpangan dalam 14 paket belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelola DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya. Nilai temuan? Rp2,067 miliar. Plus bonus Rp42 juta dari alat bantu yang bantu-bantu ngawur.
Volume Fiktif, Spesifikasi Fiktif, Tapi Pembayaran Nyata
Audit BPK bukan sekadar baca-baca dokumen sambil ngopi. Tim mereka turun langsung ke lapangan, membedah kontrak, berita acara, dan mengukur fisik proyek bersama PPK, PPTK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas. Hasilnya bikin dahi berkerut: volume pekerjaan yang dibayar ternyata lebih “berisi” dibanding yang benar-benar terpasang. Bahasa kasarnya: dibayar full, dipasang setengah. Spesifikasi teknis pun jadi “spesifikasi rasa-rasa” asal jadi, asal cair.
Padahal, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah jelas: pembayaran hanya boleh dilakukan atas pekerjaan yang benar-benar terpasang dan sesuai spesifikasi. Tapi di Tasikmalaya, sepertinya aturan itu cuma jadi dekorasi di rak dokumen.
Pemerintah Kembalikan Rp391 Juta, Sisanya Masih “Ngendon”
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memang sudah mengembalikan Rp391,3 juta ke kas daerah. Tapi BPK mencatat masih ada kelebihan pembayaran Rp1,71 miliar yang belum diproses. Kalau ini dibiarkan, bukan cuma uang rakyat yang hilang, tapi juga kualitas jalan yang bisa ambles lebih cepat dari semangat apel pagi.
Wakil Bupati: Audit Jalan Terus, Tapi Jangan Bawa Orang Luar
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, saat dikonfirmasi oleh tim infobreakingnews.com, memilih untuk tidak menggandeng lembaga independen. Menurutnya, cukup Inspektorat Daerah saja yang kerja. Soal kenapa baru Rp391 juta yang dikembalikan? “Itu urusan Dinas,” katanya, sambil menegaskan komitmen untuk menekan Inspektorat agar audit jalan terus.
“Yang jelas, rekomendasi BPK harus dilaksanakan. Saya akan terus menekan Inspektorat untuk audit internal. Jangan dibiarkan kalau mau masalah ini selesai,” ujar Asep, usai menghadiri acara pembekalan PNS menjelang pensiun di Islamic Center, Selasa (11/11/2025).
Kepala DPUTRLH: “Sudah Lebih dari Rp391 Juta, Tapi Belum Semua”
Di sisi lain, Kepala DPUTRLH, Drs. Aam Rahmat Selamat, M.Pd., mengaku terus menekan semua pihak di bawahnya agar segera menyelesaikan masalah ini. Ia menyebut pengembalian dana sudah lebih dari Rp391 juta, meski belum tuntas. Targetnya? Akhir tahun ini semua beres. Tapi seperti biasa, target bukan jaminan.
“Saya sudah dan terus menegur PPK, PPTK, dan semua pihak terkait. Targetnya, akhir tahun ini semua beres,” ujar Aam, saat ditemui di ruang rapat kantornya.
Catatan Redaksi: Jalan Panjang Menuju Transparansi
Kasus ini bukan sekadar soal angka. Ini soal integritas, soal bagaimana uang rakyat dipakai, dan soal bagaimana proyek infrastruktur bisa jadi ladang “kreativitas” anggaran. Kalau audit hanya jadi formalitas, dan pengembalian dana hanya secuil dari total temuan, maka jalan-jalan di Tasikmalaya bukan cuma bolong secara fisik, tapi juga secara moral.
